MENTAL KORUP PEGAWAI NEGERI

Senin, 22 Februari 2016

Dalam film Talak tiga, praktek korup di KUA diperankan dengan lucu. Saya belum tahu praktek sebenarnya bagaimana. Hanya desas-desus saja yang belum pernah kuklarifikasi kebanarannya. Hingga mala mini akhirnya saya tahu bahwa praktek itu benar adanya. Bahwa aturan hukum, termasuk masalah agama, bisa dipermainkan asal ada uangnya.

Malam ini saya mendengar cerita itu. Sedikit sedikit juga mengikuti jalan ceritanya. Ada seorang perempuan yang nikah lari ke Kalimantan. Dalam pernikahan tersebut si mempelai memakai wali beli bukan menggunakan wali nasab. Lalu temannya lain yang bertanya tentang hukum pernikahan itu. Kemungkinan si teman ingin mengikuti langkah perempuan yang membeli wali tersebut. Saya ditanyai. Kemudian saya jawab bahwa pernikahan itu tidak sah dan hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah zina.

Saya tidak yakin pelaku nikah lari tersebut memiliki ide untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali yang tidak sah tersebut. Kemungkinan hal ini adalah akal-akalan dari KUA agar bagaimana mempelai tersebut bisa menikah tanpa adanya restu dari wali dari perempuan. Akhirnya (mungkin atas ide dari KUA sebagaimana dalam film Talak Tiga) kedua mempelai bisa menikah dengan membeli wali nikah. Yang membuat hati miris adalah, perempuan tersebut ngotot bahwa nikahnya sah sebab sudah memenuhi syarat nikah. Dia tak peduli bahwa wali yang dia beli adalah penyebab tidak sahnya pernikahan.

Saya jadi teringat di depan Samsat Lamongan. Tepat di depannya ada kios yang menerima jasa mengurus STNK dan SIM. Jasa ini didiamkan oleh aparat keamanan dan dianggap sebagai hal yang sudah lumrah. Saya hanya menggeleng. Namun saya belum tahu pasti apakah kelak akan memakai jasa itu atau tidak. Semoga saya memiliki hati yang kuat untuk tidak melakukannya. Sampai saat ini saya bersyukur tidak memiliki kendaraan bermotor sehingga tidak melewati hal-hal yang melanggar hukum semacam itu.

Dua kasus tersebut memang belum bisa jadi potret seluruh masalah yang berkaitan dengan pemerintah. Walauapun masalah kecil seperti KTP bisa dibuat ruwet dan ada pungli di sana sini. Dalam kasus yang level lebih besar, praktek korup ini selalu ada dengan modus yang berbeda tergantung sejauh mana kemampuan si pelaku memainkannya. Seperti yang terjadi di kampus kemarin, tentang bagaimana dosen dipilih untuk mengajar.

Mental korup ini dimiliki oleh banyak orang Indonesia. Kelak saya jika memiliki jabatan, tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Oleh karenanya, sejak saat ini saya harus mulai berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan praktek korup di atas. Semoga.